DISWAYLAMPUNG.ID – DPRD Provinsi Lampung menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama dalam proses seleksi peserta didik yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini belum turun langsung untuk memantau jalannya proses penerimaan siswa.
Meski begitu, DPRD berencana segera memanggil instansi terkait guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
“Nanti akan kita panggil dan evaluasi bersama, karena sejauh ini kita memang belum melihat langsung proses penerimaannya,” ujar Elly.
Ia menjelaskan, merujuk pada keterangan Dinas Sosial, prioritas penerimaan siswa Sekolah Rakyat diberikan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, DPRD menilai masih ada kelompok masyarakat miskin pada kategori desil 1 dan 2 yang belum tercakup dalam program tersebut.
“Ini jadi perhatian kami. Masih banyak warga di desil 1 dan 2 yang belum masuk PKH, padahal kondisinya layak dibantu. Kami akan dorong agar mereka tetap mendapat kesempatan,” tegasnya.
Selain itu, Elly juga menyinggung adanya pembaruan data penerima PKH secara nasional. Ia menyebut, pemerintah telah melakukan penyisiran ulang untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
“Memang sebelumnya ada yang kurang tepat, tapi sekarang data sudah diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan desil, sehingga lebih akurat,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya praktik titipan dalam penerimaan siswa, DPRD Lampung menegaskan sikap tegas untuk menolak hal tersebut. Program Sekolah Rakyat, menurutnya, harus benar-benar diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan.
“Tidak boleh ada titipan. Jika yang mampu dipaksakan masuk itu keliru, dan jika yang tidak mampu justru tersisih, itu yang akan kami tindak,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan lanjutan, Komisi V DPRD Lampung dalam waktu dekat akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi program pada triwulan pertama tahun ini.
“Kami akan segera lakukan RDP untuk melihat perkembangan program, kendala yang dihadapi, serta kondisi riil di lapangan,” tutupnya.
Dengan pengawasan yang lebih intensif, DPRD berharap program Sekolah Rakyat benar-benar dapat memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. (*)
