Siap Kawal Pinjaman Rp140 Miliar PT SMI, Ketua GEMPUR Lampura Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Jaga Realisasi Pembangunan

DISWAYLAMPUNG.ID — Langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang mengambil pinjaman daerah sebesar Rp140 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, kini menjadi sorotan sekaligus harapan baru. Namun di balik angka besar dan ambisi pembangunan tersebut, tanggung jawab besar kini jatuh pada seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap rupiahnya berjalan pada jalur yang benar, transparan, dan bermanfaat nyata bagi rakyat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM GEMPUR) Kabupaten Lampung Utara, Ahmad Syarifudin, menyatakan kesiapan penuh lembaganya untuk mengawal seluruh tahapan realisasi pembangunan yang dibiayai dari pinjaman tersebut. Bagi Ahmad, angka Rp140 miliar bukanlah nominal yang kecil, melainkan beban tanggung jawab masa depan yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan profesional.

“Ini bukan uang hadiah, melainkan utang rakyat yang harus dibayar kembali oleh Kabupaten Lampung Utara di masa mendatang. Maka tak boleh ada satu rupiah pun yang hilang, terbuang, atau disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kami di GEMPUR siap berdiri di garis terdepan untuk mengawal setiap prosesnya, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir yang dinikmati warga,” tegas Ahmad Syarifudin dalam keterangannya, Senin (18/8/2026).

Ahmad menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya digantungkan pada aparat pengawasan internal semata. Kejujuran dan kebersihan pembangunan justru paling efektif dijaga oleh mata dan suara masyarakat luas. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat—mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga ibu rumah tangga—untuk turun tangan dan terlibat aktif dalam mengawasi jalannya proyek tersebut.

“Kami mengajak seluruh warga Lampung Utara: jangan diam saja. Jika melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, material yang buruk, atau pengerjaan yang asal jadi, jangan ragu untuk bersuara. Pengawasan itu bukan melawan pemerintah, melainkan bentuk cinta kita pada daerah ini dan tanggung jawab kita kepada anak cucu yang kelak akan melunasi utang ini,” ujarnya dengan nada serius dan penuh tekad.

Lebih lanjut, Ahmad mengingatkan bahwa 17 ruas jalan yang menjadi sasaran pembiayaan ini harus benar-benar mengubah wajah konektivitas desa dan kota di Lampung Utara. Jalan yang mulus dan kokoh akan membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil bumi, serta memangkas biaya logistik warga. Namun semua manfaat itu hanya akan terwujud jika kualitas pembangunan dijaga ketat dari awal hingga akhir.

“Jalan yang dibangun dengan uang rakyat haruslah jalan yang kokoh, tahan lama, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada jalan yang baru selesai dibangun, beberapa bulan kemudian sudah rusak berlubang. Itu adalah kerugian besar yang tidak bisa kami diamkan,” tambahnya.

Ia menegaskan komitmen tegas GEMPUR: apabila di lapangan ditemukan indikasi kecurangan, pengaturan proyek, atau penyalahgunaan anggaran, pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti sesuai jalur hukum yang berlaku.

“Kami tidak main-main. Jika ada temuan pelanggaran, tidak ada kompromi. Kami akan serahkan bukti-bukti tersebut langsung ke Kejati maupun KPK agar pihak yang bertanggung jawab di proses secara hukum. Uang rakyat tidak boleh dirampas untuk kepentingan segelintir orang,” tegas Ahmad dengan suara mantap.

Ahmad juga berjanji bahwa GEMPUR akan membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyampaikan laporan maupun temuan di lapangan. Setiap informasi yang masuk akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung dan desakan kepada pihak terkait apabila ditemukan penyimpangan.

“Kita semua adalah pemilik uang ini. Maka kita semua pula yang berhak memastikan ia digunakan dengan benar. Mari kita jaga bersama, karena Lampung Utara ini milik kita semua, bukan milik segelintir orang saja,” tutup Ahmad Syarifudin, mengajak seluruh warga bersatu menjaga amanah besar ini.(*)

Related posts