BANDARLAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandar Lampung hingga kini masih dalam tahap persiapan. DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti kesiapan dapur umum yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, Rabu (12/2/2025). “Saat ini masih dalam tahap pendaftaran bagi pihak-pihak yang bersedia menyediakan dapur umum untuk MBG,” katanya.
Menurutnya, dapur umum untuk MBG tidak bisa dibangun sembarangan karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap dapur yang diajukan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan kelayakan, termasuk pengecekan gudang dan fasilitas lainnya.
“Satu dapur umum harus mampu menangani 2.000 hingga 3.000 siswa. Untuk jenjang SD, SMP, dan TK saja, kita membutuhkan sekitar 60 dapur umum. Jumlah ini belum termasuk SMA dan pondok pesantren,” paparnya.
Saat ini, BGN masih melakukan proses verifikasi untuk memastikan kesiapan dapur umum yang akan digunakan. Asroni juga mengungkapkan bahwa anggaran program ini sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, sementara proses pendataan siswa yang berhak menerima manfaat MBG dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
“Program MBG rencananya akan mulai berjalan pada bulan Maret, namun saat ini kita masih fokus pada persiapan dapur umum,” tambahnya.
Selain itu, setiap dapur umum nantinya akan memiliki koordinator atau chef yang bertugas untuk memantau gizi dan memastikan menu yang disediakan sesuai standar kesehatan.
Besaran dana yang dialokasikan untuk setiap dapur umum diperkirakan mencapai Rp800-900 juta. Asroni juga menyebutkan, bahwa rumah pribadi bisa digunakan sebagai dapur umum, namun harus melewati proses relokasi dan penyesuaian, termasuk pembangunan gudang, area memasak, serta tempat penyiapan makanan.
“Selain dapur, berbagai fasilitas lain juga harus disiapkan, seperti alat makan, peralatan memasak, tempat cuci, pengelolaan limbah, serta sistem sanitasi yang memadai,” ungkapnya.
Meskipun pemerintah telah menjanjikan penggantian biaya untuk penyediaan dapur umum, mekanisme penggantian tersebut masih belum jelas.
“Saya belum tahu apakah nantinya akan ada sistem pembayaran harian atau seperti apa, itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut,” tutupnya. (*)
