DISWAYLAMPUNG.ID – Aksi unjuk rasa kembali digelorakan Organisasi Himpunan mahasiswa Islam (HMI) cabang kotabumi, di Depan kantor pemerintahan Pemkab Lampung Utara.
Himpunan mahasiswa Islam cabang kotabumi itu mulai menutupi salah satu jalan
raya Jenderal Sudirman, dengan diwarnai pembakaran ban bekas depan kantor pemerintahan Pemkab Lampung Utara, Jum’at (4 juli 2925) sekitar pukul 08.15 wib,
Aksi unjuk rasa Himpunan mahasiswa Islam cabang kotabumi ini. Mereka melakukan
sebagai perlawanan atas ketidak taatan pemerintah daerah terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi.
Aksi ini sebagai bentuk perlawanan HMI sebab, apa masyarakat hingga sampai hari ini belum makmur, Namun melihat di salah satu Dinas dilingkungan pemerintah daerah mengeluarkan anggaran yang besar padahal sudah ada inpres, ujar Koordinator Lapangan aksi, Bayu iswari
Meskipun ada upaya efisiensi anggaran, beberapa dinas pemerintah di Lampung Utara, Lampung, Namun masih ada Dinas melakukan pemborosan anggaran. Hal ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.
“di tegah efisiensi anggaran, seharusnya dinas tidak berhamburan uang, seharusnya kebijakan pemerintah untuk menghemat anggaran, Namun Bagaiman tidak, berdasarkan data yang kami peroleh dari LPSE, kabupaten Lampung Utara (Lampura)
Pembelanjaan pakai adat daerah pada (15 Juni 2025) HUT kabupaten Lampung Utara, lalu. Menelan anggaran fantastis, paket pertama sebesar Rp 258.000.000.00. Pada paket kedua sebesar Rp 241.450.000.00, apa bila anggaran tersebut di jumlahkan, maka anggaran tersebut berjumlah Rp 499.450.000.00.
Pengadaan (RUP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Lampung Utara ini, Hanya untuk pembelanja pakai adat daerah, Dan yang di anggaran kan ini sangat besar. Apa bila kita mengingat kebijakan efisiensi anggaran dari presiden Indonesia hangat di Gembor -Gemborkan
HUT Lampung Utara boleh -boleh saja meriang, akan tapi jangan sampai bertentangan dengan kebijakan, dan kami meyakini masyarakat Lampung Utara tidak keberatan apabila anggaran yang sebesar itu tidak di Belanja kan untuk pembelian pakai adat pejabat, Sebab tidak Persip.
“Dan tidak menganggu sakrlisasi nilai -nilai budaya Lampung Utara. Jauh lebih bermanfaat. Apabila anggaran tersebut diperuntukkan untuk akomodasi fasilitas pariwisata yang ada di wilayah Lampung Utara.
Ditengah keadaan ekonomi masyarakat Lampung Utara harga kebutuhan pokok kurang stabil. Dilanda permasalahan, belum lagi harga singkong yang saat ini belum teratasi, penguna anggaran sebesar itu hanya untuk seremonial, dan ini kami nila sebagai bentuk penghianatan” coba kita bayangkan. Apa bila anggaran yang sangat fantastis tersebut tidak di belanjakan pakai adat, akan tetapi diberikan kepada masyarakat Lampung Utara berupa bansos akan jauh lebih bermanfaat.” Cetus Koordinator Lapangan aksi, Bayu iswari
Namun apa lah daya semua telah terjadi, untuk itu menyikapi persoalan tersu HMI hadir sebagai kontrol, pengingat pemerintah Dareh, di harapkan pasca aksi mimber bebas hari ini. Pemerintah daerah, bertfkur berkomlintasi atas perbuatan yang tidak yang tidak mengindahkan inpres nomor 1 tahun 2025. Serta kemakmuran masyarakat Lampung Utara. Untuk melakukan evaluasi terhadap dinas pariwisata dan kebudayaan, atas kinerja dan pengelola pariwisata di Lampung Utara.” Pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Perdana Putra, ketika di konfirmasi adanya pembelanjaan pakai adat yang menelan anggaran fantastis mengatakan bahwa itu bukan saja Kegiatan dari dinas pariwisata saja, Ada 6 OPD yang terlibat dalam memeriahkan perayaan HUT Lampura ke-79.
Ada 6 OPD yang terlibat dalam memeriahkan perayaan HUT Lampura ke-79. Diantaranya kegiatan bersih kali, itu dilaksanakan oleh DLH; jemput bola, Disdukcapil; layanan kesehatan gratis, donor darah, dan puskesmas berkunjung (mider), Dinas Kesehatan; jalan sehat, Dispora,” jelas Perdana Putra.
menurutnya kegiatan itu dilakukan dengan menggabung program – program berkenaan dengan masyarakat langsung. Seperti Disdukcapil dengan pencetakan KTP, KK; kesehatan, pendidikan dan lainnya.
“Jadi didapat terakhir (finalisasi), beberapa OPD yang kegiatannya bersinggungan dengan masyarakat langsung itu diminta untuk berpartisipasi. Bagaimana caranya memeriahkan HUT, dengan anggaran seminim mungkin,” terangnya.
Berdasarkan informasi yang diterima media Lampung co.id, terdapat anggaran Rp59 juta lebih hanya untuk pakaian.Yang dipakai untuk ceremonial puncak perayaan hari jadi kabupaten tertua di Lampung itu, yakni pawai kendaraan hias. Salah satu roundown kegiatan HUT Lampura ke-79, diikuti oleh 247 desa/ kelurahan se-Lampung Utara pada tanggal 15 Juni 2025) lalu.
Selain Itu, terdapat kegiatan sebesar Rp80 juta untuk panitia dan sewa alat. Seperti tarif, sound system sampai dengan kepanitiaan. Belum lagi anggaran untuk kegiatan pekan kebudayaan daerah, yang menelan anggaran Rp200 juta. (Ags)
