DISWAYLAMPUNG.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan pemetaan kebutuhan air permukaan pada berbagai sektor usaha sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim, terutama potensi kekeringan yang dipicu fenomena El Nino.
Pendataan tersebut dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung dan akan menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan air di seluruh kabupaten/kota. Data yang terkumpul nantinya dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air sekaligus menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yanyan Ruchyansyah, saat membacakan sambutan Gubernur pada kegiatan Sosialisasi Langkah Antisipasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Kamis (6/8/2026), mengatakan perubahan iklim kini menjadi tantangan yang semakin nyata dirasakan masyarakat.
Menurutnya, perubahan pola musim, curah hujan yang tidak menentu, hingga ancaman kekeringan merupakan dampak yang harus dihadapi secara bersama melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan sektor industri dan perkebunan yang terus berkembang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Yanyan.
Ia menjelaskan, fenomena El Nino diperkirakan menyebabkan penurunan debit sungai, berkurangnya cadangan air di embung, dan meningkatnya kebutuhan air baku. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada sektor pertanian, perkebunan, industri, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik, hingga aktivitas ekonomi lainnya.
Yanyan juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. Salah satu langkahnya melalui peresmian lima bendungan oleh Presiden RI pada 10 Juli 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia.
Melalui pendataan kebutuhan air oleh Dinas PSDA, pemerintah akan mengidentifikasi wilayah serta sektor usaha yang berpotensi mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif.
Pemerintah Provinsi Lampung pun mengimbau seluruh perusahaan agar berpartisipasi dengan menyampaikan data kebutuhan air secara lengkap dan akurat.
“Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis mampu mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Lampung, Hermawan, mengatakan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah kondisi normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih dan kebutuhan air bagi berbagai sektor usaha.
Hermawan menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai dampak El Nino sekaligus menghimpun data pemanfaatan air permukaan dari berbagai sektor usaha di Provinsi Lampung.
Ia menambahkan, kebutuhan air terus meningkat seiring berkembangnya berbagai sektor, seperti pembangkit listrik, perkebunan, industri kelapa sawit, industri gula, industri tapioka, peternakan, hingga pertambangan. Karena itu, pemerintah membutuhkan data penggunaan air yang valid sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
“Data tersebut akan menjadi acuan agar kebijakan pengelolaan sumber daya air maupun pembangunan infrastruktur pendukung benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, pendataan juga diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan embung, jaringan air, serta kebijakan adaptasi perubahan iklim yang mampu menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Hermawan mengajak seluruh instansi dan pelaku usaha untuk berperan aktif dengan memberikan data penggunaan air sesuai kondisi di lapangan.
“Mari bersama-sama menyampaikan data yang riil sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang adil, tetap mendukung iklim investasi, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya air,” tutupnya. (*)
