DISWAYLAMPUNG.ID – Aktivitas tambang batu galian C milik PT Yudistira di Desa Sukarame, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran kembali memantik kemarahan warga.
Tak hanya soal debu dan kerusakan lingkungan, masyarakat kini menyoroti dugaan rusaknya ekosistem laut, melemahnya daya listrik hingga minimnya kontribusi perusahaan terhadap warga sekitar dan ancaman bencana longsor.
Keluhan itu disampaikan warga setempat, WY menegaskan dampak aktivitas tambang kini semakin dirasakan masyarakat, terutama terkait lingkungan dan kesehatan.
“Debu tambang masuk sampai ke area puskesmas. Itu yang paling dikeluhkan masyarakat karena mengganggu pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas perusahaan juga berdampak serius terhadap kawasan pesisir. Keberadaan dermaga dan tongkang pengangkut material disebut memicu kerusakan terumbu karang akibat penimbunan di area pantai.
“Terumbu karang rusak karena penimbunan laut. Masyarakat pesisir yang hidup dari laut ikut terdampak. Banyak biota laut sekarang hilang,” katanya.
Tak berhenti di situ, warga juga mengeluhkan material tanah dan batu dari area tambang yang kerap meluber ke jalan provinsi hingga masuk ke lahan pertanian saat hujan turun.
“Kalau hujan, tanah dan batu turun sampai ke jalan provinsi dan sawah warga. Ini jelas merugikan masyarakat,” terangnya.
Sedikitnya tiga desa disebut terdampak cukup parah akibat aktivitas tambang tersebut, yakni Desa Sukarame, Rusaba dan Kota Jawa, Kecamatan Punduh Pidada
Sementara Sorotan tajam juga datang dari Tokoh Masyarakat Penyimbang Adat Marga Pidada, Basri Saleh. Ia menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III belum benar-benar mewakili suara masyarakat terdampak.
“RDP kemarin jauh dari harapan masyarakat. Tokoh masyarakat yang benar-benar merasakan dampaknya justru tidak dilibatkan. Yang dominan bicara malah pihak perusahaan,” kritik Basri.
Basri juga mempertanyakan realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tambang.
“Perusahaan sudah lama beroperasi, tapi masyarakat belum merasakan kepedulian. Minimal ada bantuan fasilitas umum seperti mushola atau kebutuhan masyarakat lainnya,”
kata, Basri Saleh, Senin (25/5/2026)
Di sektor ketenagakerjaan, warga berharap perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Sebab saat ini mayoritas warga sekitar hanya menjadi pekerja kasar, sementara posisi tenaga ahli didominasi pekerja dari luar daerah.
“Harapan masyarakat, 80 persen tenaga kerja berasal dari warga lokal. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya jadi penonton di kampung sendiri,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut disorot yakni kondisi listrik warga yang disebut mulai bermasalah sejak aktivitas tambang berjalan. Meski perusahaan memiliki gardu sendiri, warga mengaku daya listrik di permukiman menjadi tidak stabil hingga menyebabkan sejumlah alat elektronik rusak.
“Sekarang listrik sering lemah. Banyak alat elektronik warga rusak karena daya tidak stabil. Sebelum ada tambang, kondisi normal,” ungkapnya.
Basri menambahkan, dampak paling serius saat ini adalah gangguan kesehatan akibat debu tambang dan kerusakan terumbu karang yang terus meluas.
“Yang paling fatal itu dampak ke puskesmas dan kerusakan terumbu karang. Itu yang paling dirasakan masyarakat sekarang,” pungkasnya.(JKO)
