DISWAYLAMPUNG.ID – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Cindy Aria Anton, S.E., M.M., ini menjadi agenda penting dalam merumuskan strategi konkret pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi. Kegiatan tersebut diikuti camat, ketua TP-PKK se-Kabupaten Pesawaran, perangkat desa, kepala puskesmas, serta perwakilan tim pendamping keluarga.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali.,S.H. Menyampaikan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, pemerintah desa, hingga elemen masyarakat.
Menurutnya Keterlibatan Puskesmas, bidan desa, hingga kader Posyandu dinilai sangat krusial dalam menelusuri dan menangani kasus balita berisiko stunting, seperti balita dengan berat badan stagnan, gizi buruk, TBC kronis, atau gangguan metabolisme.
“Isu stunting adalah isu strategis yang menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi penanganan stunting tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret,” ucap Wabup.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, memaparkan bahwa prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 15,9 persen.
Pemkab Pesawaran menargetkan angka stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026. Target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevalensi 10,36 persen pada 2030.
“Untuk mencapai target ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Intervensi harus fokus pada lokus prioritas, menyasar balita berisiko stunting dan keluarga berisiko, serta dilakukan dengan kualitas yang terukur. Selain itu, pendampingan berjenjang dari kabupaten ke kecamatan hingga desa akan diperkuat dengan melibatkan mitra non-pemerintah,” terang Adhytia.
Selain itu, Rakor juga membahas pentingnya memasukkan program penanganan stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD. Hal ini untuk memastikan program tidak hanya berjalan di tahun berjalan, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah.
Ditempat yang sama Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menambahkan bahwa Pemkab Pesawaran telah membentuk TPPS berdasarkan SK Bupati. Tim ini bertugas mengintegrasikan berbagai intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan kualitas pelaksanaan.
“Upaya ini tidak bisa hanya berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penentu keberhasilan,” tutup Maisuri.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin yang turut menjadi narasumber dalam rakor tersebut. Keduanya menekankan perlunya percepatan pelaksanaan aksi konvergensi yang didukung alokasi anggaran memadai serta pengisian data berkualitas pada sistem pelaporan berbasis web.
Lebih lanjut, pendampingan akan dilakukan secara berjenjang. Pemerintah kabupaten menjadwalkan pendampingan khusus bagi kecamatan, sementara kecamatan akan mendampingi desa. Skema ini dirancang agar proses pencegahan stunting berjalan berkesinambungan, bukan hanya bersifat sementara.
Pendekatan tersebut juga akan diperkuat dengan menggandeng berbagai mitra non-pemerintah, seperti akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya, sekaligus memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(JKO)
