Pesawaran Targetkan Pendapatan Daerah Rp1,031 Triliun pada Tahun Anggaran 2027

DISWAYLAMPUNG.ID –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,031 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,057 triliun atau lebih besar sekitar Rp25,999 miliar dibandingkan pendapatan.

Rencana anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran dengan agenda penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung Serba Guna (GSG) setempat, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian. Ia mengatakan, penyampaian RAPBD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku,” kata Achmad Rico Julian.

Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 tetap mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira melalui Sekretaris Daerah Wildan menyampaikan, pendapatan daerah 2027 ditargetkan sebesar Rp1,031 triliun lebih, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140,028 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp891,740 miliar.

Menurutnya, target PAD disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi daerah, kinerja penerimaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan, pemerintah daerah akan melakukan sejumlah langkah, di antaranya pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, perluasan kanal pembayaran nontunai, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aset daerah, serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Upaya pencapaiannya akan ditempuh melalui pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, perluasan kanal pembayaran nontunai, penguatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendapatan BLUD dan aset daerah, serta peningkatan tata kelola BUMD,” jelas Wildan.

Untuk belanja daerah, Pemkab Pesawaran mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,057 triliun lebih. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp845,894 miliar, belanja modal Rp71,442 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp135,431 miliar.

Wildan menjelaskan, kebijakan belanja akan diarahkan secara selektif, terukur, dan berbasis kinerja dengan mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

Selain itu, anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung program strategis nasional dan daerah, termasuk Program Strategis Nasional (ProSN), Standar Pelayanan Minimal (SPM), program tematik pembangunan, serta program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemkab Pesawaran juga
mengalokasikan anggaran untuk Program Prioritas Daerah Terintegrasi (PPDT), sebagai program unggulan kepala daerah yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Program tersebut mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan perekonomian desa.

Dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Cek Kesehatan Gratis, dan penyediaan rumah layak huni juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp48,308 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dan pinjaman daerah.

Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp22,309 miliar untuk penyertaan modal pada BUMD serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp25,999 miliar.

Wildan berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara kritis, objektif, konstruktif, dan tepat waktu.

Ia menilai masukan, koreksi, serta rekomendasi DPRD sangat diperlukan untuk menyempurnakan perencanaan anggaran, terutama dalam memastikan ketepatan sasaran program, konsistensi kebijakan, dan kualitas alokasi belanja daerah.

“Pandangan, koreksi, dan rekomendasi DPRD sangat penting untuk menyempurnakan ketepatan sasaran, konsistensi program, serta kualitas alokasi anggaran,” pungkasnya.

Dengan penyampaian RAPBD 2027 tersebut, tahapan pembahasan anggaran Kabupaten Pesawaran selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (Jko)

Related posts