DISWAYLAMPUNG.ID — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membeberkan sejumlah faktor utama penyebab banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung. Temuan itu disampaikan usai tim Kementerian PU melakukan peninjauan lapangan pada Rabu, 29 April 2026.
Plt Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU, Mochammad Dian Alma’ruf, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima arahan untuk mengevaluasi kondisi banjir yang beberapa kali melanda Bandar Lampung dalam beberapa bulan terakhir.
“Banjir memang sudah beberapa kali terjadi, di antaranya pada 6 Maret dan 14 April lalu,” kata Dian usai rapat bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung di Kantor BBWS Mesuji-Sekampung.
Dari hasil pendataan sementara, tercatat sebanyak 44 titik genangan dan sekitar 10 titik banjir di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus terhadap tanggul jebol yang sempat memicu korban jiwa.
Menurut Dian, penyebab utama banjir berasal dari menurunnya kapasitas sungai akibat sedimentasi dan maraknya okupasi lahan di bantaran sungai.
“Dulu kapasitas sungai mampu menampung hingga 100–200 meter kubik air, sekarang tinggal sekitar 50 meter kubik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyempitan aliran sungai dipicu keberadaan bangunan, utilitas seperti pipa dan jembatan, hingga perubahan tata ruang kota yang berkembang pesat. Kondisi itu diperparah dengan infrastruktur pengendali banjir yang belum optimal.
Tim Kementerian PU juga menemukan sejumlah titik sungai yang belum memiliki tanggul memadai, tanggul dengan ketinggian rendah, hingga pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Bahkan, kedalaman sungai yang sebelumnya mencapai lima meter kini menyusut menjadi sekitar dua meter.
Meski curah hujan di Bandar Lampung tergolong tinggi, berkisar antara 77 mm hingga 168 mm, Dian menilai banjir seharusnya dapat diminimalkan jika daya tampung sungai tetap terjaga.
“Curah hujan tinggi seharusnya tidak menjadi masalah jika kapasitas sungai masih memadai,” tegasnya.
Sebagai langkah penanganan, Kementerian PU menyiapkan strategi dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk penanganan awal, BBWS Mesuji-Sekampung telah melakukan normalisasi pada 10 ruas sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air.
Pemerintah juga menyiapkan geobag dan bronjong untuk memperkuat tanggul rawan jebol, termasuk di kawasan Garuntang.
Selain itu, pompa mobile akan didatangkan untuk mempercepat penyedotan genangan di wilayah terdampak banjir.
Pada tahap menengah, Kementerian PU menargetkan
penyusunan Master Plan Pengendalian Banjir Kota Bandar Lampung selesai pada Desember 2026. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembangunan tanggul, kolam retensi, polder, hingga program normalisasi sungai.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah akan fokus membangun infrastruktur pengendali banjir secara menyeluruh, termasuk pembebasan lahan yang dibutuhkan sesuai rencana induk.
Dian menegaskan, penanganan banjir Bandar Lampung membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kota.
“Masalah banjir tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak, terutama dalam penataan lahan dan penanganan sosial masyarakat,” pungkasnya. (*)
