Abdulhak Geram: Aturan Pusat Sudah Jelas, 23 Guru Honorer Metro Belum Dapat Keadilan

DISWAYLAMPUNG.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Metro, Hi. Abdulhak, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, meluapkan kegeramannya terkait nasib 23 guru honorer non-ASN yang hingga kini masih dirumahkan dan dihapus dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan nada tinggi, Abdulhak menilai kebijakan Pemerintah Kota Metro tidak adil, tebang pilih, dan tidak manusiawi. Sebab dari penelusurannya, tidak semua guru honorer dinonaktifkan, sebagian masih tetap dipekerjakan seperti biasa di sekolah masing-masing.

“Sudah ada aturan jelas masih bisa kerja. Ada Surat Sakti dari Ditjen GTK. Ada kajian hukum dari Tim Pakar DPRD. Kenapa 23 guru di Metro tetap dirumahkan? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab Walikota,” lanjut Abdulhak.

“Tidak semuanya dinonaktifkan. Sebagian masih dipekerjakan. Ini menimbulkan kegaduhan. Seolah-olah mereka dibuang tanpa rasa kemanusiaan dan keadilan,” tegas Abdulhak geram saat ditemui di Kantor DPD NasDem Kota Metro, Rabu (18/11/2026).

Data yang dihimpun Harian Koridor menyebutkan, 23 guru dan tenaga kependidikan tersebut telah mengabdi cukup lama di sekolah negeri di Kota Metro. Mereka sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bahkan sebagian sudah bersertifikasi pendidik.

Ironisnya, sejak Januari 2026, mereka tiba-tiba tidak bisa mengakses Dapodik. Nama mereka hilang dari sistem, jadwal mengajar dicabut, dan tidak mendapat gaji, tanpa pernah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian resmi dari Dinas Pendidikan maupun BKPSDM Kota Metro.

Kasus ini dinilai janggal karena di sekolah yang sama, guru honorer lain dengan status serupa masih tetap aktif mengajar. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik tebang pilih dan ketidakadilan dalam pengelolaan data pendidik di Kota Metro.

“Sekarang ini pemerintah pusat sudah memberikan jalan keluar yang sangat jelas. Melalui Surat Edaran No. 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa seluruh guru honorer yang telah terdata aktif di Dapodik per 31 Desember 2024 masih dapat dan wajib untuk tetap dipekerjakan,” ujarnya.

Harapan itu semakin kuat setelah terbitnya surat yang disebut para guru sebagai “Surat Sakti”, yakni Surat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nomor 3151/B/B1/GT.01.01/2026 tertanggal 28 Juli 2026. Dalam surat itu disebutkan tidak ada larangan untuk mengaktifkan kembali Dapodik guru non-ASN.

Penguatan juga datang dari Tim Pakar Hukum DPRD Kota Metro. Dalam Legal Opinion yang diterbitkan pada 24 September 2026, Tim Pakar menyimpulkan bahwa tindakan penonaktifan Dapodik oleh Pemkot Metro cacat prosedur dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Tim Pakar juga menegaskan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada satu pasal pun yang melarang pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali data guru honorer yang terlanjur dinonaktifkan.

Keprihatinan Abdulhak semakin besar karena di tingkat nasional, pemerintah justru sedang berpihak pada guru honorer. DPR RI dan Pemerintah dalam rapat 6 November 2026 telah menyepakati skema alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara otomatis tanpa tes mulai 1 Januari 2027, berdasarkan PermenPANRB No. 9 Tahun 2026.

Bahkan, pemerintah pusat juga telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak 172.323 guru honorer sekolah negeri dan 2.482 guru Kemenag yang kontraknya habis Desember 2026, dengan syarat utama masih terdata aktif di Dapodik. Jika Dapodik dihapus, otomatis mereka gugur dari program nasional ini.

Oleh karena itu, Abdulhak mendesak Walikota Metro segera mengambil langkah tegas untuk memulihkan kembali 23 Dapodik guru tersebut. Menurutnya, ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga soal masa depan pendidikan dan kesempatan mereka menjadi ASN.

Abdulhak sangat menyayangkan sikap Walikota Metro yang terkesan menutup mata terhadap penderitaan para guru honorer tersebut. Padahal para guru ini adalah ujung tombak pendidikan yang telah ikut mencerdaskan anak-anak di Kota Metro selama ini.

“Sangat disayangkan Walikota Metro terkesan tutup mata. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa, sudah mengabdi lama, kok tega Dapodiknya dimatikan begitu saja. Tolong hati nurani dipakai,” pungkas Abdulhak dengan nada kecewa. (Hsn)

Related posts