DISWAYLAMPUNG.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Lampung (Fokal) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Rabu (5/8/2026), diwarnai ketegangan hingga menyebabkan gerbang utama kantor Kejati Lampung Jebol akibat aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan.
Berdasarkan pantauan dilokasi Kericuhan terjadi ketika massa berupaya masuk ke area kantor Kejati Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan, dan massa terus mendesak agar Kepala Kejati Lampung menemui mereka dan menerima laporan yang dibawa.
Situasi sempat memanas, namun akhirnya berhasil dikendalikan setelah Koordinator Intelijen Kejati Lampung, Asep, S bersama Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Ricky Ramadhan menemui peserta aksi dan keduanya menerima langsung dokumen yang diserahkan Fokal dan menyatakan laporan tersebut akan segera diteruskan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan segera menindaklanjuti laporan ini dan menyampaikannya kepada Pimpinan,”ujar Asep dihadapan massa.
Dalam aksi tersebut, Fokal menyerahkan sejumlah dokumen yang diklaim berisi temuan terkait dugaan alih fungsi atau peralihan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi milik korporasi melalui proses administrasi dan peralihan hak yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum
Sementara dalam keterangannya, FOKAL mengaku menemukan sejumlah aset yang sebelumnya tercatat sebagai milik Pemerintah Provinsi Lampung diduga telah beralih menjadi milik korporasi melalui proses administrasi dan peralihan hak yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
“Kami datang ke sini hanya ingin menyerahkan dokumen hasil temuan kami agar segera ditindaklanjuti melalui proses hukum. Kami menduga ada oknum pejabat yang terlibat dalam pengalihan status aset tersebut,” kata Ketua Fokal, Abzari Zahroni, di depan Kantor Kejati Lampung.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang dinilai harus dilakukan secara adil tampa memandang status pihak yang terlibat.
Menurutnya, ketika ratusan warga di Desa Sabah Balau digusur karena dianggap menempati aset pemerintah, dugaan penyimpangan aset bernilai besar justru belum tersentuh proses hukum.
“Kalau masyarakat kecil bisa ditindak atas nama penegakan hukum, maka dugaan penyimpangan aset daerah yang nilainya jauh lebih besar juga harus diusut dengan keberanian yang sama. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,”tegasnya.
Aksi unjuk rasa berakhir setelah dokumen diterima oleh pihak Kejati Lampung, dan Fokal berharap laporan yang mereka sampaikan dapat ditindak lanjuti melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam rangkaian aksi yang sama, Sebelum melanjutkan unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, massa aksi Forum Komunikasi Anak Lampung ( Fokal ) terlebih dahulu menggelar aksi unjuk rasa dikantor Gubernur Lampung yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Kejati Lampung
Dalam orasinya didepan Kantor Gubernur Lampung, massa aksi fokal dalam orasinya menuntut pemprov Lampung segera mengambil langkah administratif dan hukum sesuai dengan kewenangannya guna mengembalikan kembali aset milik pemerintah daerah yang sekarang telah dikuasi oleh korporasi swasta. ( Jko )




