Pemkab Pesawaran Gelar Musrembang RKPD 2027, Fokus Infrastruktur Dan Ekonomi Inklusif

DISWAY LAMPUNG.ID – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, serta jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat.

Adapun Musrenbang kali ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta Sarana Prasarana Pelayanan Publik Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan,”

Dalam Sambutannya Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan tahap strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2025–2029.

“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Nanda.

Ia menjelaskan, RKPD 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pesawaran 2025–2045, RPJMD 2025–2029, serta selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung, sebagai bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Bupati juga memaparkan capaian makro pembangunan Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,38 persen, atau meningkat 1,49 poin dibanding tahun sebelumnya.

Jika dinilai Secara ekonomi, perputaran ekonomi daerah Kabupaten Pesawaran mencapai Rp 23,45 triliun atau berkontribusi sekitar 4,44 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.

Struktur ekonomi Pesawaran masih didominasi sektor pertanian sebesar 36,86 persen, diikuti perdagangan 17,30 persen, industri pengolahan 14,15 persen, konstruksi 10,26 persen, dan sektor lainnya 21,43 persen.

Selain itu, Pemkab Pesawaran juga melaporkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan. Salah satunya program MBG yang telah menjangkau seluruh kecamatan dengan 52 SPPG yang melayani sekitar 130.416 penerima manfaat.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih terus diperluas diseluruh Kecamatan. Saat ini tercatat 47 gerai telah berdiri di berbagai wilayah Kabupaten Pesawaran.

Pemkab Pesawaran juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Lintas Barat, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan.

Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 7 hektare dengan kapasitas 1.200 Siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Bupati Nanda menegaskan arah pembangunan daerah tetap mengacu pada visi “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” yang dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif.

“Program-program tersebut diharapkan menjadi game changer pembangunan daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal dalam mendorong pembangunan daerah. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan.

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa jika desa tumbuh, maka kabupaten akan tumbuh. Ketika kabupaten tumbuh, maka provinsi dan negara juga akan ikut tumbuh,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan daerah menjunjung tinggi prinsip good governance, sehingga pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(JKO)

Related posts