DISWAYL;AMPUNG.ID – Pemerintah Provinsi Lampung terus memacu pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menopang ketahanan pangan.
Hingga tahun 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat mencapai 79,79 persen, atau naik sekitar dua persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, pada peringatan Hari Jalan 2025 di Kantor BMBK Provinsi Lampung, Jumat (19/12/2025).
Menurut Taufiqullah, peningkatan kondisi jalan tidak lepas dari sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Momentum Hari Jalan ini kita jadikan penguat semangat konektivitas untuk mendukung ketahanan pangan. Kolaborasi lintas pemerintahan terus kami perkuat agar kualitas jalan di Lampung semakin meningkat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan merupakan bukti keseriusan Pemprov Lampung dalam memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat.
Ke depan, pembangunan jalan akan semakin digenjot, terutama mulai 2026, sejalan dengan arahan Gubernur Lampung yang menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan.
“Komitmen Pak Gubernur sangat jelas. Jalan adalah fondasi utama penggerak ekonomi. Targetnya, pada akhir periode 2029–2030, kemantapan jalan provinsi bisa melampaui 90 persen,” kata Taufiqullah.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menilai kondisi jalan yang mantap memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, menekan inflasi, memperkuat sektor industri, hingga menunjang ketahanan pangan.
“Jalan menjadi isu krusial dalam pembangunan daerah. Dengan kemantapan jalan yang sudah mencapai hampir 80 persen, aktivitas ekonomi masyarakat jauh lebih terbantu,” ungkapnya.
Mulyadi menambahkan, pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Lampung juga membuka peluang pembiayaan alternatif. Selain APBD, pembangunan jalan turut didukung melalui APBN, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kerja sama dengan dunia usaha.
“Dengan skema pembiayaan kolaboratif ini, pembangunan infrastruktur jalan tetap dapat berjalan optimal meski anggaran daerah terbatas,” pungkasnya. (*)
